Perencanaan dan pembahasan APBD Provinsi NTB Tahun 2025 dilaksanakan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya cenderung terlambat, seperti tahun 2024 yang mulai dilaksanakan pada minggu kedua November. Dari sisi jumlah hari sejak penyampaian rancangan KUA-PPAS hingga persetujuan atas rancangan APBD 2025 membutuhkan sekitar 30 hari, lebih panjang dibandingkan waktu pembahasan APBD Murni tahun 2024 yang membutuhkan waktu 20 hari.
Pertanyaannya, apakah dengan dilaksanakannya pembahasan yang lebih awal tersebut berdampak terhadap peningkatan kualitas dan keberpihakan APBD kepada kepentingan masyarakat? Jawabannya bergantung pada dua hal; pertama, sejauh mana transparansi informasi anggaran tersedia bagi masyarakat dan para pihak lainnya untuk bisa mengetahui ke mana dan bagaimana anggaran selama setahun akan dialokasikan. Kedua, apakah tersedia ruang partisipasi bagi publik untuk ikut memberikan masukan, saran dan kritik. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah, perlu melihat konteks situasi pada saat pembahasan dilakukan untuk membaca bagaimana dinamika politik penganggaran yang berlangsung di daerah, sebagai justifikasi kontekstual dalam membaca makna di balik angka-angka dokumen APBD.
Penyusunan dan pembahasan anggaran daerah pada tahun 2025 setidaknya diwarnai oleh tiga situasi dan arus isu, yaitu peralihan politik pasca Pemilu legislatif dan Pilpres, peralihan kepemimpinan daerah pasca Pilkada serentak 2024, dan pemberlakuan opsen pajak daerah. Residu politik Pemilu dan Pilkada dalam APBD 2025 masih cukup terasa. Hal ini dapat dibaca salah satunya dari proses penyusunan, pembahasan hingga penetapannya secara kronologis.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis anggaran daerah (ADD) tahun 2025. Analisis ini penting dilakukan, tidak hanya untuk menguji kualitasnya, tapi juga untuk menilai keselarasan dan peluang sinkronisasi kebijakan anggaran dengan visi-misi pasangan kepala daerah terpilih pada Pemilu 2024 lalu, Lalu Muhammad Iqbal – Indah Damayanti Putri, termasuk sinkronisasi dengan program nasional.
